PASURUAN – Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, secara resmi membuka Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pasuruan Tahun Anggaran 2025, Senin (30/03/2026). Dalam sambutan pembukaannya, Samsul Hidayat menekankan pentingnya fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran berjalan. Ia menyatakan bahwa LKPJ merupakan instrumen konstitusional bagi DPRD untuk memberikan catatan dan rekomendasi strategis demi perbaikan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.
Usai dibuka secara resmi oleh pimpinan dewan, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo (Mas Rusdi) kemudian memaparkan capaian signifikan pada indikator makro pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2025 tercatat mengalami peningkatan menjadi 5,66%. Di saat yang sama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan tren positif dengan kenaikan menjadi 73,02% yang diikuti oleh peningkatan umur harapan hidup masyarakat.
"Tahun pertama kepemimpinan ini kami fokuskan pada peningkatan kualitas SDM dan daya saing daerah guna mendukung transformasi ekonomi yang inklusif," tegas Mas Rusdi di hadapan pimpinan dan anggota dewan.
Terdapat empat prioritas utama yang dijabarkan dalam laporan tersebut, yakni peningkatan kualitas pelayanan dasar, penguatan ketahanan sosial ekonomi, daya saing berbasis potensi lokal, serta transformasi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Keberhasilan kebijakan ini juga berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pasuruan, dari 8,69% pada tahun 2024 menjadi 8,21% di akhir tahun 2025.
Selain data statistik, Bupati juga menyampaikan apresiasi atas sinergi legislatif yang membuahkan berbagai penghargaan nasional sepanjang tahun 2025, termasuk raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Mas Rusdi menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk mewujudkan visi Pasuruan yang maju, sejahtera, dan berkeadilan.
Rapat Paripurna ini menandai dimulainya fase evaluasi oleh pansus-pansus DPRD, di mana rekomendasi konstruktif dari legislatif diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah di tahun mendatang. (Endang)